Suara Indonesia

SBY menghadang JK dengan Pilpres Satu Putaran

2009-06-18T04:24:00.000-07:00

oleh : Mukti Amir

Tantangan bagi kedua pasangan pesaing SBY-Boediono untuk pilpres untuk jangan satu putaran, karena jika terus dimunculkan maka bukan mustahil masyarakat akan terpengaruh dengan isu penghematan anggaran dan calon yang pro efisiensi. Cara untuk menghadang deseminasi isu itu adalah dengan ikut mengkampanyekan melalui media massif terhadap kemungkinan pilpres dua putaran dari hasil survei yang berbeda. Semakin banyak hasil survei yang dirilis maka makin mengaburkan opini masyarakat karena di sini opini dipengaruhi survei, terlepas dari siapa yang mendanai survei tersebut.

JK-Wiranto akhir-akhir ini menjadi pesaing yang banyak diserang oleh SBY memberi tanda bahwa pesaing kuatnya adalah JK bukan Mega. Dugaan bahwa jika terjadi putaran kedua akan menyulitkan SBY untuk memenangkan pilpres terlihat dari makin menurunnya elektabilitas SBY dari hasil survei di awal Juni 2009. Jika begitu dengan sisa waktu kurang lebih dua puluh hari lagi pasangan JK harus memanfaatkan debat untuk disamping memaparkan visi misinya juga harus berani "menembak" SBY dengan mengatakan prestasinya dan keberaniannya mengambil resiko dalam setiap kebijakan selama di pemerintahan.

Kekhawatiran lain dari SBY bahwa jika pilpres dua putaran diperkirakan pada bulan juli dan Agustus adalah masa-masa sulit dari kondisi ekonomi yang dapat memaksa pengambilan kebijakan yang tidak populis karena tertekan harga minyak dunia yang sedang dan akan terus naik. Hal ini yang akan membuat elektabilitas SBY yang akan makin menurun disamping kemungkinan koalisi JK-Wiranto dengan Mega-Prabowo atau sebaliknya. Dengan satu putaran saja dibutuhkan ikhtiar kuat dari SBY-Boediono dengan syarat Undang-undang pilpres yang mengharuskan menang di limapuluh persen lebih secara nasional dan menang di separuh atau tujuh belas propinsi yang ada di Indonesia.

Dari hasil survei LSI jika SBY memperoleh lima puluh persen lebih bahkan LSI Denny JA tujuh puluh persen lebih menang mutlak tidak dapat memberi gambaran secara spesifik apakah memenangkan syarat Undang-undang. Kita lihat saja nanti hasilnya karena selama ini hasil survei LSI selalu jitu karena opini mengikuti survei.

SBY Vs Koalisi Besar

2009-04-29T08:59:00.001-07:00

Setiap hari kita disuguhkan informasi seputar pemilhan presiden lewat tv, koran, internet dilengkapi dengan analisa pengamat. Yang paling santer diberitakan adalah isu siapa pasangan capres. Saat yang hampir bersamaan partai-partai politik besar maupun menengah menggelar pertemuan nasional salah satunya untuk membahas cawapres.

Di kubu Mega lebih cocok jika dipasangkan dengan Prabowo karena keduanya memiliki platform yang sama yakni beroposisi terhadap calon incumbent SBY. Sedangkan dengan JK akan menyulitkan kubu sendiri bila ingin menyerang kelemahan pemerintahan SBY. Di kubu Cikeas SBY lebih cocok jika menggandeng Hatta Rajasa dibanding Hidayat N Wahid karena SBY lebih dekat dan nyaman dengan Hatta selama di kabinet. Tapi hambatannya adalah DPP PAN kurang menyukai sikap Hatta yang berseberangan dengan garis partai. Begitu juga halnya dengan Soetrisno Bachir sendiri selaku Ketua Umum PAN pasti juga punya kepentingan lain yang selama ini sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk partai.

Dengan HNW sama saja memberi ruang membesarkan calon kompetitor demokrat di 2014 nanti. Tapi PKS masih punya posisi tawar yang lebih tinggi dari perolehan suara partai lain seperti PAN dan PKB. Yang paling menarik adalah siapa calon JK yang akan diambil sebelum tanggal 3 Mei 2009 kalau dianalisa yang paling dekat adalah Wiranto atau Prabowo. Dengan dua orang ini apakah akan terjalin kesepakatan koalisi besar, bagaimana dengan Megawati sendiri apakah ia rela atau terpaksa mundur. Ataukah akhirnya tidak akan pernah tercapai koalisi besar yang ada Megawati akan maju berpasangan dengan Prabowo. Dalam politik segala kemungkinan bisa saja terjadi bila tidak ingin menemui jalan buntu. Karena politik akan menemukan jalannya sendiri.

Tentu urusan koalisi siapa memilih siapa tidaklah mudah, kita cukup dipusingkan dengan berbagai manuver para elite politik apakah mereka betul memikirkan rakyat atau hanya untuk kepentingannya saja. Patut terus disimak.

SBY TETAP MEMILIH GOLKAR, Siapa figur Cawapres Loyal?

2009-04-29T08:54:00.000-07:00

PKS ngancam kubu SBY keluar dari rencana koalisi kalo berkoalisi dengan Golkar. Sementara kubu JK juga terpancing menanggapi fungsionaris PKS Anis Matta dengan berusaha mempengaruhi SBY untuk tidak melibatkan PKS. Kalo petanya seperti itu hitung-hitungannya apakah SBY berani memilih salah satunya. Ada yang memprediksikan SBY akan tetap menang dipasang dengan siapapun.

Masalahnya lainnya adalah SBY butuh pemerintahan yang stabil. Jika sudah begitu apakah JK berani mencalonkan diri sebagai capres kalau proposal ditolak SBY. Kubu SBY bisa saja sedikit berani mengambil tokoh golkar lainnya seperti sultan atau Akbar Tanjung. Tentu kalau kalah struktur kepemimpinan di partai golkar akan berubah, ini yang tidak diingini JK. Tengok saja munas di Bali saat Akbar digeser JK. Jadi SBY bisa saja lebih leluasa menentukan arah koalisinya. Tapi faktor pengalaman tandem dengan JK lebih nyaman aman atau tidak bisa menjadi pertimbangan melanjutkan duet SBY-JK. Kita tunggu saja.

Seandainya SBY secara eksplisit saja mengatakan bahwa dia tidak tertarik lagi berduet dengan JK tentunya Golkar tidak terlalu lama ambil sikap. Sinyal kriteria calon wapresnya mengarah ke calon lain, bahwa SBY membutuhkan cawapres yang loyal tugasnya sebatas membantu presiden. Kita tahu kalau beberapa kali terjadi hubungan kurang harmonis bahkan ada persaingan kecil diantara keduanya. Puncaknya pada kampanye dengan jargon lebih cepat lebih baik menyinggung SBY. Manuver JK menjajaki koalisi Golden Triangle menambah faktor-faktor yang diantaranya menjadi pertimbangan SBY mengirimkan sinyalemen penolakan terhadap JK. SBY memerlukan good boy.

Kalau sudah begitu rapimnas khusus partai golkar sebaiknya menetapkan capresnya sendiri. Kira-kira siapa yang dilirik SBY sepertinya masih tetap mengambil tokoh golkar dengan dasar membentuk pemerintahan koalisi yang kuat. Siapa orangnya yang memenuhi lima kriteria itu yang pasti mau dijadikan ban serep.

Tipisnya Peluang Capres Muda

2008-10-28T05:52:00.000-07:00

oleh : Mukti Amir

Delapun puluh tahun sumpah pemuda dideklarasikan menandai kesepahaman bersama elite-elite pemuda yang menginginkan lahirnya bangsa (nation) yang satu menuju cita-cita sebuah negara (state) Indonesia. Menjadi catatan sejarah bahwa dengan modal semangat muda negara kita berdiri kemudian tahun 1945. Selama beberapa fase kaum muda mampu membuat beberapa perubahan penting dalam proses antitesa. Sebut saja pasca kemerdekaan tahun 1966 orde lama tumbang, tahun 1998 orde reformasi menggantikan rezim orde baru semuanya dihasilkan oleh semangat muda kaum pemuda.

Koneksinya dengan keadaan saat ini dimana kaum muda juga memiliki memiliki hasrat untuk mengulang sejarah kepemimpinan Soekarno dan Soeharto yang masih dikategorikan sebagai pemuda saat menjadi Presiden RI. Pemuda saat ini menyebut dirinya layak disebut kaum muda yakni yang berusia 40 tahun sampai 50 tahun, ingin bersaing dengan kaum tua yang sudah uzur untuk maju dalam pemilihan Presiden 2010 nanti. yang tua tidak masalah dengan keinginan itu juga menantang pemuda untuk maju dalam pilpres.

Apakah perkembangan ini lantaran latah-latahan dengan pilpres di Amerika Serikat, dimana salah satu kandidatnya Senator Barack Obama adalah calon kuat dari polling yang paling mutakhir berpeluang menuju gedung putih. Yang jelas isu ini dianggap menguntungkan oleh beberapa orang muda sebagai momentum untuk menggantikan status quo yang sudah tua. Beberap nama yang beredar diantaranya Yudi Chrisnandi saat ini menjadi anggota DPR RI, bahkan ada yang sudah beriklan seperti Rizal Mallarangeng, dari segi kepopularitasan mereka masih kalah diantara beberapa muka-muka lama menjadi pesimistis dapat bersaing. Apalagi tidak didukung oleh partai yang notabene menjadi satu-satunya kendaraan yang layak untuk maju dalam pilpres. Apalagi syarat ketentuan dukungan 20 sampai 25 persen yang di usulkan oleh Partai-partai besar di DPR RI menjadi sandungan terbesar orang muda menjadi capres, satu-satunya harapan adalah dari jalur calon independen (perseorangan).

Amerika Serikat sistem pilpres memungkinkan orang muda seperti Obama menjadi capres karena didukung mekanisme konvensi yang digelar oleh Partai Politik, di Indonesia sangat sulit karena oligarki politik masih sangat kuat yang muda harus antri dari yang tua (senior), dan yang bermodal kecil tidak bisa bersaing dengan pemilik modal ekonomi untuk menjadi ketua umum Partai besar seperi Golkar dan PDIP. Karena faktanya bahwa Ketua Umum sudah pasti menjadi capres, berbeda dengan AS dimana ketuanya berfungsi sebagai manajer dalama membesarkan partainya. Tapi harapan pemuda untuk menjadi RI I masih ada seperti Hidayat Nurwahid yang didukung oleh PKS dengan catatan perolehan suaranya signifikan untuk dapat menggandeng teman koalisi.

Sekali lagi harapan bagi pemuda untuk bersaing masih besar agar pilpres nanti lebih segar lagi jika tidak hanya diisi wajah-wajah lama yang masih mau lagi bertarung.

Daftar Caleg Suara Terbanyak

2008-09-19T21:03:00.000-07:00

by: Mukti Amir

Partai-partai politik besar semacam Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, dan PAN mengusung perubahan Undang-Undang Pemilu yang menginginkan daftar calon terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut tapi dengan perolehan suara terbanyak dari caleg (calon anggota legislatif).

Ini menandakan bahwa perubahan besar seperti yang dimaksud pada tulisan sebelumnya bahwa yang bisa merubah sistem pemilihan anggota legislatif yang memberikan kesempatan masyarakat memilih orang bukan semata-mata nomor urut atau dominasi partai politik. Ternyata perubahan itu lebih lebih cepat dari yang diperkirakan, partai politik sementara ini mensiasati UU Pemilu yang masih menggunakan daftar nomor urut dengan membuat surat pernyataan dari caleg yang bersedia mundur jika suaranya lebih kecil.

Walau demikian latar belakang keinginan tersebut bukan dipengaruhi oleh kekauatan pasar tapi lebih pada kuatnya tekanan konflik perebutan nomor utur sehingga mkanisme nomor urut dihilangkan. Ditambah lagi perubahan tersebut tidak dibarengi perubahan internal partai dalam penjaringan bakal caleg.

Masih sangat jauh dari harapan bahwa proses rekruitment caleg masih kental kekuatan modal dan basis kekerabatan. Lihat saja beberapa partai politik yang mengusung nama-nama baru yang tidak lain adalah anggota keluarganya seperti Dave Laksono anak dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, begitu juga Amin Rais yang anaknya maju sebagai caleg Partai Amanat Nasional.

Minimnya pngalaman berpolitik mempertanyakan sejauhmana selektifitas pasar dan kapabiitas sang caleg oleh tiap partai baik di tingkat DPR-RI, Provinsi maupun kabupaten/Kota apakah jalan proses kaderisasi. Namun ada beberapa kemajuan di beberapa partai politik yang merektut nama-nama pengamat politik ataupun beberapa pakar ekonomi yang berkualitas untuk maju pada pemilu 2009 nanti.

Bagaimana komentar anda.

Harapan pada Pemilu Menuju Sistem Politik Pasar

2008-04-15T01:25:00.000-07:00

Pemilihan Umum tidak lama lagi akan digelar di Indonesia yang rencananya bulan April 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, kemudian disusul pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang dilakukan secara terpisah. Atmostfirnya kian terasa setelah mulai dibukanya tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu oleh KPU. Ada 67 parpol yang telah mengambil formulir yang nantinya akan diverifikasi secara administrasi maupun faktual kecuali parpol lama yang memiliki kursi di DPR bisa langsung mendapat tiket untuk berlaga di pemilu 2009 nanti.

Dari Undang-Undang tentang pemilu yang telah disahkan di DPR tercatat beberapa kemajuan diantaranya diberlakukannya mekanisme Parlimentiary Treshold (PT) merupakan ambang batas suara 2,5 persen sebagai syarat minimal sebuah partai politik untuk diiukutkan dalam perebutan kursi di DPR RI jika suara sahnya kurang dari itu maka tidak diikutkan. Hal ini membawa konsekuensi lebih beratnya perjuangan partai kecil (baru) untuk menembus PT tersebut, dan secara alamiah menimbulkan efek jera bagi orang untuk membnetuk partai baru di kemudian hari. Dibanding sistem dulu walaupun sebuah partai politik perolehan suaranya kecil tetapi masih bisa diikutkan dalam penghitungan kursi dan walaupun tidak memenuhi Electoral Treshold (ET) merubah nama atau bergabung dengan partai lainnya dapat mengikuti pemilu berikutnya. Dengan sistem PT akan menghasilkan lebih sedikitnya jumlah partai politik di parlemen akan memudahkan pengambilan keputusan, dan lebih baik bagi kualitas demokrasi, contohnya di negara yang sudah mapan sistem demokrasinya jumlah partainya lebih ramping.

Perubahan lain yang tidak membawa kemajuan adalah sistem proporcional terbuka terbatas dengan masih ditetapkannya calon anggota DPR terpilih berdasarkan nomor urut, kalaupun sanggup memenuhi ambang batas minimal 30 persen Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) yang dirasa amatlah berat. Masih kuatnya dominasi partai dalam penentuan siapa calon dan berapa nomor urutnya membatasi orang yang dinilai layak dan popular, tapi tidak mengakar di partainya untuk menjadi calon legislatif utamanya di partai politik besar yang diprioritaskan berdasarkan senioritas, memiliki kedekatan dengan pimpinan partai atau karena mempunyai kekuatan uang untuk membeli nomor urut. Jadi selamat tinggal buat orang muda, tak memiliki modal ekonomi, kecuali dapat nomor sepatu yang hanya menjadi embel-embel atau pelengkap penderita. Syarat 30 persen keterwakilan perempuan dapat menjadi kesempatan bagi perempuan untuk duduk di parlemen tapi jangan terlalu senang jika syarat itu hanya dijadikan formalitas oleh partai politik.

Paradigma sistem yang dihasilkan oleh partai yang isinya terdiri dari orang status quo otomatis tidak akan berubah sepanjang kondisi ini juga linear status quo masyarakat. Dalam arti tidak ada kesadaran atau rasionalitas politik yang tinggi untuk tidak memilih calon yang tidak diketahui rekam jejaknya (track record). Satu-satunya yang bisa memaksa untuk berubah adalah “pasar suara”. Ke depan menjadi peringatan dini bahwa popularitas menjadi syarat penting yang dapat menggantikan pola rekruitmen berbasis struktural dengan yang berbasis pasar. Tapi juga ini bisa kontra prokduktif jika yang dipasang adalah orang populer tapi tidak berkualitas sehingga rekam jejak penting untuk menjadi parameter pemilih.

Mekanisme rekruitmen politik seperti sekarang ini dapat juga menghasilkan kader kutu loncat atau karbitan. Di negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, untuk menjadi anggota partai politik memang lebih sulit dan lebih selektif terlebih dulu melalui proses perekrutan dari struktur yang terbawah, misalnya terlebih dulu seorang kader politik baru harus magang politik di DPR dan seterusnya. Di Indonesia jauh lebih mudah dalam artian bisa potong jalur misalkan seorang artis yang karena dianggap populer bisa langsung menjadi caleg sehingga kualitasnya juga diragukan.

Sedangkan perubahan yang membawa kemajuan yaitu UU Pemilu DPR, DPD, DPRD yang baru saja disahkan memberikan perbaikan tingkat akurasi dan validasi data pemilih, dengan memberikan waktu yang cukup panjang bagi petugas pemutakhiran data, PPS untuk mendata dan memperbaiki data pemilih sementara hingga data tetap pemilih. Mekanismenya pemutakhiran data diselesaikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya data kependudukan. Daftar Pemilih Sementara (DPS) disusun paling lambat 1 bulan Sejak berakhirnya pemutakhiran data. DPS tersebut diumumkan kepada masyarakat selama 7 hari untuk mendapat tanggapan dan masukan. Salinan DPS juga harus diberikan PPS kepada yang mewakili peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dari masyarakat dan peserta pemilu diterima oleh PPS paling lama 14 hari Sejak hari pertama DPS dimumkan. Kemudian DPS yang sudah diperbaiki oleh PPS diumumkan kembali selama 3 hari untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat dan peserta pemilu. Setelah itu PPS wajib memperbaiki DPS paling lama 3 hari setelah berakhirnya pengumuman dan setelah itu disampaikan ke KPU melalui PPK untuk disusun dalam daftar pemilih tetap. Dan juga PPS harus menyerahkan DPS akhir tersebut ke perwakilan peserta pemilu tingkat desa/kelurahan.

Masalah yang krusial juga adalah penggelembungan suara dari calon atau peserta pemilu tertentu, Kemajuan lainnya pada UU Pemilu yang baru dimana mulai dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang berada di tiap TPS diwajibkan untuk memberikan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS,dan PPK melalui PPS pada hari yang sama, dapat mengantisipasi terjadinya praktek penggelembungan suara. Dan PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dari di wilayah kerjanya di tempat umum. Kemajuan lainnya adalah dimungkinkannya lebih cepat penyelesaian pelanggaran pemilu sudah selesai lima hari sebelum KPU mengambil keputusan hasil sehingga ada kepastian hukum penyelesaian pelanggaran.”

Catatan penting menjadi harapan bagi pelaksanaan pemilu ke depan yang lebih baik adalah membuat sistem yang mengakomodir tuntutan perubahan dengan merubah sistem politik yang lebih pro pasar mulai dari proses rekruitmen politik secara selektif melakukan pengkaderan sehingga menjadi caleg yang teruji pengetahuan, dan pengalaman politiknya, serta memiliki rekam jejak yang baik sehingga tidak saja popular tetapi juga berkualitas yang dapat dijual ke pasar. Namun pasar perlu mempertegas posisinya pada pemilu 2009 nanti apakah masyarakat pemilih akan lebih selektif menempatkan suaranya pada calon yang kapabel dan akseptabel. Jika masyarakat masih memilih calon berdasarkan nomor urut saja maka para anggota tidak akan membuat produk undang-undang yang pro pasar, sistem pemilu 2014 nanti tidak akan terjadi perubahan yang membawa kemajuan bangsa dan negara. Sehingga kekuatan pasar pada pemilu 2009 sangat dibutuhkan untuk memaksa para pembuat kebijakan dan aturan yang pro rakyat. Mempermudah tapi mekanismenya dari bawah, bagi para pakar (intelektual) yang memiliki kemampuan diharapkan dapat mengikuti proses rekruitmen dari bawah sehingga juga memiliki pengalaman politik yang handal. Keterwakilan perempuan hendaknya tidak sebatas prosudural, substansinya adalah perempuan harus memiliki kualitas dan pengalaman yang bisa bersaing di “pasar politik”. (MA)

Sialnya sang jaksa; Pengusutan kasus BLBI dilimpahkan ke KPK saja

2008-03-06T19:40:00.000-08:00

Oleh: Mukti Amir

Setelah kasus penyuapan yang melibatkan seorang anggota Komisi Yudisial Irawady Joenoes, kini satu lagi peristiwa yang menggegerkan dunia hukum di Indonesia adalah Urip Tri Gunawan seorang jaksa yang baru-baru ini tertangkap basah telah menerima uang 660.00 dollar AS atau sekitar Rp.6,1 miliar di kediaman Mantan Presiden Direktur Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu 2 Maret 2008.

Tidak lazim jika seorang jaksa yang tadinya ditugaskan sebagai Kepala Tim Jaksa Pemeriksa Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank BDNI mendatangi rumah seorang yang pernah diperiksanya untuk alasan melakukan transaksi jual beli permata. Sulit rasanya mengelak dari tuduhan penyalahgunaan jabatan, apalagi Jaksa Agung Hendarman Supandji langsung mengatakan aparatnya itu harus dituntut seberat-beratnya. Karena sebagai seorang yang paham konstruksi hukum, seharusnya seorang Jaksa tidak melakukan hal itu.

Kuatnya otoritas institusi Kejaksaan sebagai penuntut dalam perkara korupsi menjadi moral hazard bagi jaksa untuk ambil untung dengan sang tersangka melalui tawar menawar (bargaining). Nasib sial saja yang mengakibatkan tertangkap tangannya Urip. Seorang jaksa atau oknum aparat dapat menggunakan segala kekuatannya menekan sang tersangka yang terlibat kasus besar seperti Korupsi. Mungkin saja dibalik dihentikannya proses hukum pidana BLBI pada Bank BCA dan BDNI oleh Kejaksaan ada kesepakatan ekonomi dikaitkan dengan tertangkapnya sang jaksa. Jika tidak bagaimana mungkin Sjamsul Nursalim mau menyerahkan uang sebesar itu sebagai tebusan dari “penyanderaan” kasus hukumnya atau sebagai tanda terima kasih. Ironi memang memberantas kasus korupsi dengan melakukan korupsi, seharusnya menyapu lantai kotor dengan sapu yang bersih.

Pukulan terberat bagi Kejaksaan Agung sebagai ujung tombak penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tercoreng dengan perbuatan yang dilakukan aparatnya. Tindakan memalukan tersebut harus diusut dan diselidiki sedalam-dalamnya siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Apalagi ini bisa jadi kejahatan terstruktur yang tidak hanya melibatkan seorang saja, jadi kejahatan di Kejaksaan Agung harus segera dibongkar.

Di tengah berbagai pihak sedang mempertanyakannya penutupan kasus Urip ini seakan membuka jendela baru peninjauan kembali dari penghentian kasus dua obligor bermasalah yang kontroversi tersebut. Ada apa bekas bos Bank BDNI mau menyerahkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk seorang jaksa belum lama setelah dihentikannya kasus perkara pidana BLBI. KPK harus mengambil alih penyelidikan kasus ini dan membuka kembali bagi pengusutan dari Kejaksaan Agung. Kita tunggu saja kinerja aparat pemberantas korupsi supaya tidak adalagi yang berani bermain mata dengan hukum, jika tidak BLBI masih akan memakan korban.

Krisis Listrik Akibat PLN Salah Urus

2008-02-21T01:35:00.001-08:00

Oleh: Mukti Amir

Setelah krisis pangan lalu krisis energi pembangkit listrik sistim Jawa dan Bali menyusul. Setelah itu krisis apalagi. Nampaknya krisis tak kunjung berhenti melanda kita. Di mana tiga pembangkit listrik tenaga uap di Jawa, yaitu PLTU Paiton, PLTU Cilacap, dan PLTU Tanjung Jati B mengalami kekurangan stok batu baru sehingga tidak bisa beroperasi seperti biasa.

Faktor pemicu terjadinya masalah krisis cadangan batu bara itu, antara lain karena salah urus dari PLN, faktor cuaca yang mengganggu pengiriman batu baru oleh kapal, kurangnya kapal pengangkut batu bara yang berbendera Indonesia yang menurut aturan pemerintah melarang kapal pengangkut berbendera asing. Namun apapun hambatannya seharusnya tidak sampai menggangu stok batu bara di PLTU tersebut jika dapat diperhitungkan berapa besar stok yang harus disediakan dalam keadaan normal maupun karena adanya keterlambatan batu bara akibat cuaca buruk.

PLN kembali melakukan pemadaman bergilir disamping himbauan kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan listrik pada saat beban puncak yakni pukul 17.00 sampai 22.00. Kalau sudah begini mau apalagi kita selaku masyarakat selain menerima kondisi gelap gulita. Apalagi industri yang banyak terdapat di Jawa otomatis akan mengalami kerugian besar dengan menurunnya tingkat produksi. Aktifitas ekonomi di Jawa selama awal tahun 2008 akan terganggu oleh bencana banjir dan krisis listrik.

Skema kebijakan penghematan listrik menjadi salah satu cara mengatasi krisis energi listrik akibat keterbatasan bahan bakar pembangkit listrik selain penghematan APBN. Pemberian insentif bagi konsumen yang melakukan penghematan dan disinsentif berupa penalti (punishment) bagi yang boros melalui pengenaan tarif listrik yang lebih mahal. Insentif yang diberikan pemerintah kepada konsumen industri dapat berupa pemotongan pajak sehingga ada upaya penghematan.Tapi kebijakan ini harus diawasi sehingga tidak menimbulkan manipulasi (kongkalikong) dari petugas PLN dengan konsumen pada saat pemberian sanksi. Dan juga jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi alat PLN untuk menaikkan tarif listrik ke konsumen melalui disinsentif tadi. Semoga ini bukan kebijakan tambal sulam sehingga kita tidak terus menerus dalam kegelapan seperti di zaman batu. Bagaimana komentar anda.

Untuk Tidak Menjadi Bangsa Alzheimer

2008-01-27T22:13:00.000-08:00

Tulisan ini paling tidak sedikit menggambarkan beberapa rezim dan orde yang berbeda dengan segala prestasi dan kekurangannya, yakni di bawah kepemimpinan Soeharto dan masa reformasi sehingga kita tidak menjadi bangsa yang mengidap alzeimer (lupa ingatan) akan sejarah.

Soeharto lebih tepatnya disebut sebagai bapak stabilisator, ia tahu betul bahwa stabilisasi politik menjadi syarat utama berjalannya roda pembangunan. Berhasil mewujudkan swasembada pangan bahkan sempat diujuluki macan Asia karena mampu di jalur pertumbuhan tinggi menuju negara industri. Indonesia mengambil untung besar dengan naiknya harga dunia minyak dan gas bumi yang dikenal dengan efek bonansa pada tahun 1980-an (meskipun awal suburnya korupsi).

Karakter pemimpin seperti Soeharto mengambil jalan tegas untuk sikap menentukan demokrasi yang dipahaminya dapat menggangu stabilitas. Berbagai peraturan yang dibuatnya, uniformisasi atau penyeragaman kehidupan berbangsa. Seperti pembatasan pendirian partai politik yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Soeharto adalah seorang pemimpin yang sangat pandai belajar dari sejarah demokrasi masa Soekarno, yang terlalu banyak partai politik sulit untuk mengendalikannya. Dan membatasi aktifitas politik mahasiwa di dalam kampus dengan peraturan NKK-BKK karena aksi-aksi mahasiswa menggangu pemerintahan orde baru seperti Malari. Begitupun dengan kontrol yang kuat terhadap pers, beberapa terbitan yang dibredel karena dianggap terlalu keras dan berlawanan dengan kebijakan Soeharto. Semuanya dengan alasan stabilitas. Soeharto sadar betul betapa sulitnya memimpin republikyang plural ini jika tidak dengan tangan besi, dan konvergensi pun dilakukan di setiap bidang dan sistem negara kita, kekuasaan terpusat di istana negara dan cendana.

Di awal peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto banyak tahanan politik yang dianggap terlibat PKI dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses pengadilan. Peristiwa peristiwa kekerasan di Talangsari Lampung, Tanjung Priuk dihadapi dengan represif oleh Soeharto, banyak aktivis mahasiswa yang dijebloskan ke penjara Cuma karena bersikap kritis, begitu juga operasi militer untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka. Itulah sekilas beberapa peristiwa kekerasan yang dilakukan negara dengan dalih stabilisasi .

Sebenarnya setiap model pemerintahan yang otoriter (maupun semi otoriter untuk menyebut pemerintahan Soeharto), stabilitas sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan, investor merasa terjamin untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun faktanya pada akhir tahun 1997 hingga 1998 puncak krisis ekonomi melanda beberapa negara, Indonesia termasuk paling parah terkena imbas krisis tersebut.Kita ingat betul masa-masa itu mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, nilai kurs rupiah terhadap dolar AS terjun bebas. Pertanyaannya kemanakah fundamental ekonomi pembangunan pemerintahan Soeharto sehingga bisa terimbas krisis tersebut.

Konsep stabilitas pembangunan Soerharto begini, dengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) contohnya agar masyarakat tidak merasakan gejolak harga pasar minyak dunia meskipun anggaran subsidi tersebut membengkakkan utang negara yang penting masyarakat tidak bergejolak. Soeharto paling tahu cara menenangkan tidur rakyatnya. Yang penting stabilitas negara terjaga, sehingga kesannya situasi pemerintahan orde baru semuanya gampang-gampang dan enak saja tidak sama dengan sekarang.

Di bidang perbankan, paket deregulasi memberikan keleluasaan orang untuk mendirikan bank meski tidak memenuhi kecukupan modal. Hasilnya banyak bank yang kolaps diterpa krisis moneter tahun 1997. Model penetapan kurs rupiah (fix exchange rate) juga sangat menguras cadangan devisa kita. Kebijakan-kebijakan Inilah awal mulanya krisis yang parah itu di negara kita. Pertumbuhan tinggi di masa tahun 1980 samapi tahun 1990-an tapi tidak diikuti pemerataan pendapatan, pembangunan juga tidak merata, hanya daerah-daerah seperti Jakarta, dan provinsi di Jawa saja yang mengalami kemajauan, sedangkan daerah lainnya sangat tertinggal. Alhasil rapuhnya fundamental ekonomi kita mengakibatkan krisis ekonomi yang tidak teratasi dibanding Malaysia, Korea Selatan yang cepat pulih dari krisis. Belum lagi diperparah perilaku korup kerabat dan kroni Soeharto yang mempercepat ambruknya bangunan ekonomi Indonesia.

Bagaimana dengan keadaan sekarang setelah sepuluh tahun lengsernya presiden Soeharto. Dua kali pemilu langsung di alam demokrasi, empat kali ganti presiden menurut masyarakat keadaannya tidak baik-baik juga. Korupsi makin merajalela, pemerkosaan dan tindak kejahatan lainnya makin banyak. Inilah fenomena kebebasan pers sedikit kejadian di muka bumi yang tidak diberitakan. Sebenarnya korupsi jauh lebih besar di masa sebelum reformasi tapi tidak diberitakan. Supaya lebih sportif memang penegakkan hukum kita sekarang masih lembik tidak ada ketegasan sehingga masih banyak praktek-praktek korupsi baru, dan juga ilegal logging yang terjadi. Coba pemberantasannya seperti di China ada yang sampai di hukum mati sehingga menimbulkan efek jera. Ini juga disebabkan oleh judul orde yang berubah tapi yang berada di dalam kekuasaan tetap diisi orang-orang lama. Begitu keran demokrasi dibuka bangsa kita belum siap secara kultur yang terbiasa selama lebih dari empat dekade di bawah kekuasaan yang anti demokrasi, yang feodal, dan berbau monarki walau berwajah republik.

Jika membandingkan dulu dengan sekarang juga haruslah objektif bahwa pembangunan di bidang pertanian di zaman Soeharto jauh lebih baik dari sekarang yang baru-baru ini dilanda krisis pangan di negara petani. Revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden SBY baru sebatas wacana dan retorik belaka. Dulu pembangunannya juga lebih terskema jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara), sekarang tidak ada lagi, sehingga sekarang ini kesannya pembangunan tambal sulam sebatas menyelesaikan masalah. Mungkin Rancangan Pembangunan Jangka Panjang yang masih dibahas di DPR dapat dijadikan tahapan pembangunan menggantikan GBHN yang menjadi pegangan arah pemerintahan sehingga lebih terpola.

Keadaan sangat berbeda, pers semakin bebas, dunia kampus semakin kreatif dan kritis ini diperlukan dalam berdemokrasi. Tapi masyarakat kita tidak sabar dan buru-buru membandingkan dengan keadaan masa-masa Soeharto yang katanya harga-harga tidak segila sekarang mahalnya. Dulu masyarakat cukup dikasih permen melalui subsidi untuk menetralisir kenaikan harga di pasar. Konsep sekarang sudah tidak bisa lagi anggaran tidak cukup membiayai pembangunan makanya subsidi secara perlahan dan bertahap harus dihilangkan. Subsidi harus lebih kena sasaran dan efisien misalnya di sektor pertanian bukan di sektor perbankan yang banyak dilarikan oleh penjahat BLBI. Pembiayaan pembangunan harus dapat terserap dalam APBN untuk cepat menghasilkan PDB yang lebih besar lagi.

Yang belum berubah (status quo) yaitu, korupsi masih merajalela (tidak adap kepastian hukum sangat berdampak ke iklim investasi), konglomerasi politik dan oligarki kekuasaan, pembangunan daerah di luar Jawa masih lambat. Yang sudah berubah adalah rakyat bisa menentukan pemimpinnya, mekanisme konstitusi dan undang-undang sudah lebih adaptif, di bidang ekonomi reformasi keuangan sedang berjalan subsidi yang inefisien sudah dialihkan ke subsidi yang lebih bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Yang harus terus ditambahkan atau diperbaiki adalah di bidang politik penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang harus segera ditentukan., hukum harus ditegakkan untuk menimbukan efek jera bagi koruptor, adanya jaminan iklim investasi, sektor pertanian harus di subsidi dengan berbagai skim yang memihak petani, infrastruktur harus ditambah dan diperbaiki, sehingga lapangan kerja terbuka pengangguran teratasi dan akhirnya pendapatan per kapita meningkat kemiskinan menurun mampu menkorversi flukstuasi harga, pembinaan ekonomi kecil dan menengah, pendidikan maju, sehingga pencapaian demokrasi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Jika pendapatan tidak mampu mengkonversi kenaikan harga akibat pencabutan subsidi BBM, dan pengaruh inflasi lainnya, maka tunggulah gelombang balik demokrasi ke masa otoriterian.

Memang betul bahwa mengurus bangsa yang majemuk ini sulit dengan cara demokrasi, tapi bukankah lebih baik hidup di alam yang tanpa tekanan dari penguasa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan maka akan tercipta sebuah keputusan terbaik buat bangsa. Pemerintahan Soeharto memang ada kesalahan tapi juga tidak sedikit baiknya yang harus dicontoh oleh pemerintah sekarang dan nanti. Demikian agar kita belajar dari sejarah dan tidak pernah dilupakan oleh setiap generasi yang peduli dengan masa depan bangsanya. Mari kita masuki babak baru kehidupan di republik dengan demokrasi yang berkualitas. Seperti di banyak negara yang mapan ekonomi dan negara yang baru belajar berdemokrasi dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kecerdasan politik rakyatnya dalam memilih pemimpin.
Foto (muhtarsuhaili.wordpress.com)

Pak Harto Tutup Usia

2008-01-27T01:29:00.000-08:00

Mantan Presiden Soeharto tutup usia pada pukul 13.30 Wib 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) setelah sempat dikabarkan mulai sehat tadi malam kembali kondisinya kritis akibat kegagalan multi organ. Pak Harto sendiri menjalani perawatan di RSPP hampir sebulan sejak 4 Januari 2008.

Terlepas dari segala proses hukum yang ada, sebagai manusia biasa dan sebagai mantan pemimpin Republik ini, kita patut mengucapkan duka sedalam-dalamnya atas kepergian beliau untuk selama-lamanya semoga jasa dan kebaikannya selama hidup di dunia menjadi amal ibadahnya. Pemerintah menetapkan tujuh hari masa berkabung nasional.

Jenasah mantan Presiden Soeharto dari RSPP diberangkatkan ke rumah duka jalan cendana Jakarta Pusat untuk disemayamkan, dan besok pagi akan diterbangkan ke Solo untuk dikebumikan dikompleks makam keluarga Astana Giribangun 35 KM dari kota Solo.

(Foto: okezone.com)

Instrumen Pragmatis Kedelai

2008-01-23T06:25:00.000-08:00

oleh: Mukti Amir
Dalam beberapa pekan ini media banyak memberitakan soal kelangkaan dan mahalnya harga komoditas kedelai di Indonesia. Padahal kedelai sebagai bahan baku pembuat tahu tempe merupakan salah satu sumber protein alternatif yang harganya lebih murah dibanding sumber protein lainnya bagi masyarakat. Mahalnya harga kedelai disamping karena harga kedelai dunia naik juga karena kelangkaan produksi oleh petani lokal. Lagi-lagi hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan yang kontraproduktif yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang membebaskan bea masuk impor komoditas kedelai. Sebagai negara yang katanya agraris Indonesia sekarang sudah menjadi net importir.

Paling besar Indonesia mengimpor kedelai dari AS yang tiap tahun rata-rata mengimpor 1,3 juta ton atau 60 persen dari kebutuhan kedelai nasional. Ironis memang jika melihat Indonesia memiliki potensi sebagai negara agraris. Hal ini bermula dari batasan yang disepakati dalam Letter of Intent (LoI) pada 24 Juni 1998 yang harus membebaskan tata niaga pangan termasuk kedelai dengan tarif bea masuk 0 persen. Padahal di AS sendiri sebagai produsen utama kedelai dunia memberikan insentif jaminan harga yang diberikan pemerintah untuk menstimulus produktivitas pertanian kedelainya dan kebijakan Departemen Pertaniannya mendorong ekspor kedelai melalui kredit ekspor untuk mengatasi kelebihan produksi. Ini mendorong banyak importir negara lain termasuk Indonesia mengimpor kedelai dari AS.

Mahalnya harga komoditas kedelai di pasaran internasional disebabkan kelangkaan produksi kedelai. Jika ditelusuri permasalahan kelangkaan domestik tidak persis sama dengan kelangkaan yang terjadi di luar negeri dimana permintaan konsumsi kedelai dunia meningkat sementara produksi menurun akibat penurunan produktivitas dan persaingan dengan komoditas jagung sebagai sumber energi alternatif yang mengkonversi areal kedelai tadi. Penurunan produksi kedelai di Indonesia bukan disebabkan konversi energi tapi karena kalah bersaing dengan kedelai impor. Sementara produktivitas kedelai dunia dan lokal menurun dan harga kedelai dunia naik maka yang terjadi adalah harga dalam negeri bahan baku tempe dan tahu ini akan ikut-ikutan naik.

Secara teori semestinya ketika harga dunia lebih menarik maka akan diikuti oleh naiknya volume ekspor kedelai kita. Ketika harga dunia naik, seharusnya dapat diisi oleh produsen lokal. Namun Fakta yang terjadi adalah langkanya pasokan kedelai yang dihasilkan petani untuk kebutuhan lokal apalagi untuk diekspor. Ini tidak lepas dari kebijakan proteksi AS yang membuat petani kita kalah bersaing dan menurunkan gairah petani untuk menanam kedelai.

Jika Menteri Pertanian Anton Apriyantono menginginkan adanya peran swasta untuk mendorong peningkatan produksi kedelai adalah sesuatu yang absurd. Swasta tidak akan masuk ke sektor pertanian kedelai jika tidak ada insentif dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh AS. Jika bea masuk terus dibebaskan pemerintah sama saja membiarkan mekanisme pasar menghancurkan petani dan swasta tersebut.

Solusi penting
Jika Bulog ingin menjadi stabilisator harga kedelai sebagai upaya memberi insentif produksi kedelai petani, maka harus dicarikan lagi sumber anggaran subsidi yang tidak mungkin lagi hanya mengandalkan APBN. Mekanisme lainnya dapat berupa kredit lunak Bulog di perbankan untuk dapat menghimpun dana pengendali harga. Tapi kebijakan stabilisasi harga terkendala adanya batasan Bulog sebagai pengendali harga kedelai pasca LoI (Letter of Intent) dengan IMF. Terperangkapnya pada kesepakatan itu membuat Pemerintah tidak dapat berbuat banyak dalam hal pengendalian harga kedelai. Kecuali melakukan perombakan paket deregulasi tersebut melalui pembatasan impor kedelai kembali atau memberikan peran Bulog secara permanen untuk mengendalikan harga seperti pada gabah (beras).

Perkembangan mutakhir tentang langkah fiskal yang diambil pemerintah adalah menurunkan bea masuk barang impor 0 persen ketika harga dunia naik dari sebelumnya 10 persen. Langkah ini dapat berubah jika kondisi harga dunia sudah menurun (murah) maka bea masuk impor akan kembali dinaikkan. Instrumen yang diambil harus hati-hati dengan riset yang mendalam dengan memperhatikan selisih antara harga pasar dunia dengan harga ketika bea masuk dihilangkan. Otomatis pada saat harga dunia naik Indonesia yang mengimpor kedelai, harganya di pasar domestik akan mengikuti harga dunia walaupun penurunan tarif bea masuk impor mentrade off harga dunia yang naik. Langkah pragmatis ini paling tidak dapat mengisi kekurangan pasokan bahan baku kedelai dalam negeri. Padahal jika kita mampu meningkatkan produksi kedelai masalah kelangkaan akan teratasi dan mengurangi ketergantungan impor.

Soeharto Dimaafkan Saja

2008-01-07T06:31:00.000-08:00

Pembicaraan seputar kesehatan mantan penguasa orde baru Soeharto kembali marak dihubungkan dengan status hukum yang menimpanya masih dianggap menggantung. Pro kontra agar kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya agar segera diperjelas. Beberapa tokoh politik dan mantan pejabat yang menjenguk berpendapat Soeharto dengan kondisinya yang sudah tua dan sakit-sakitan sebaiknya perkaranya dihentikan. A.M Fatwa sendiri yang pernah menjadi korban orde baru telah memaafkan. Ada juga komentar bahwa penghentian perkara tidaklah tepat mengingat penuntasan kasus terkait Soeharto adalah tuntutan agenda reformasi. Gusdur pun berpendapat bahwa masyarakat boleh saja memaafkan dan mengingat kebaikan Soeharto namun proses hukum harus terus dilanjutkan setelah Soeharto kembali sehat. Jangan sampai terjadi seperti mantan presiden Soekarno yang hingga akhir hayatnya status hukumnya tidak jelas, makanya untuk kasus Soeharto yang bagaimanan pun buruknya beliau masih punya jasa terhadap Negara, sehingga perkaranya harus diputuskan sehingga ada kepastian hukum, begitu menurut Ketua DPP Partai Golkar Muladi saat diwawancara di Liputan 6 Sore SCTV (7/1/2008). Bagaimana solusi hukumnya menuntaskan kasus ini dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan Soeharto untuk diadili, apakah dengan model pengadilan inabsensia, dengan gugatan perdata ataukah memang layak untuk dihentikan.

Bagaimana dengan publik apakah sepenuhnya pro atau kontra dengan penghentian perkara mantan Presiden Soeharto, kami meminta tanggapannya.

Wapres Terlibat Penipuan

2008-01-07T06:02:00.001-08:00

Tampaknya negara tetangga kita Republik Mimpi saat ini menghadapi masalah besar. Wakil presidennya Jarwo Kwat (JK) ditetapkan sebagai buron oleh kepolisian Tangerang setelah terlibat kasus penipuan yang dilakukannya sebelum menjabat wapres. Ini bukanlah episode parodi yang biasa dimainkannya dalam salah satu acara di Metro TV tapi benar-benar terjadi.

Versi pengacaranya, Firman Jaya, Juni 2006 bersama beberapa pelawak tampil pada sebuah acara. Polisi menetapkan bahwa kasus ini adalah pidana penipuan sedangakan pihak pengacaranya bersikeras mengatakan bahwa kasus yang menimpa JK murni perdata. Dengan dasar karena Andar sudah membayar Rp.90 juta dari utang sebesarRp.200 juta kepada Alex. “Andar adalah kawan ketua panitia, Rifqy”, ujarnya. Karena hari itu minggu, Jarwo lalu meminjam uang ke Alex agar bias membayar honor kawan-kawan pelawak dengan jaminan cek. Ketika cek itu diuangkan, ternyata cek mundur yang baru bias diuangkan pada hari kamis. Khawatir terjadi pertengkaran, Andar, kawan Rifqy, lalu menyerahkan uang Rp.90 juta kepada Alex. Namun versi Budi Herdi, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestro Tangerang, cek yang dijaminkan tersebut adalah cek kosong, bukan cek mundur.(Kompas,7/1/2008).

Padahal biasanya pejabat melakukan korupsi milyaran rupiah bukan kasus penipuan jutaan, kasihan nasib JK apakah kita masih dapat menyaksikan penampilan kocaknya, padahal acara News dot com bagaikan sayur tanpa garam kalau JK tidak ada. Siapa yang akan mengganti JK sebagai wapres jika akhirnya ia harus diimpeacht oleh parlemen. Tanyakan saja kepada penasehat komunikasi politiknya AA Fendy.

Andaikan Pilpres Indonesia seperti Amerika

2008-01-07T06:01:00.000-08:00

Pemilihan Presiden di negeri paman Sam memang selalu menjadi perhatian dunia, banyak negara sangat tergantung pada siapa yang akan memimpin negara adikuasa itu walaupun AS bukan negara kita. Berbagai isu dan saling serang antar kandidat dan jajak pendapat yang meramaikan pemberitaan politik mau tidak mau menarik perhatian kita sebagai sesama negara demokrasi walau dengan ekonominya jauh di bawah AS. Ketatnya persaingan seleksi untuk mendapat tiket kandidat Presiden dari partai Demokrat maupun partai Republik menggambarkan bahwa dengan saling serang, kampanye negatif (bukan kampanye hitam), kemampuan bertahan dan menyerang, analisa stretegi dan taktik tim politik, banyaknya konsultan di belakang sang bakal calon memberikan pengaruh terhadap pilihan konstituen. Sehingga memungkinkan lahirnya presiden yang terseleksi secara kredibel dan akseptabel.

Yang ingin saya sampaikan adalah bukan ramalan siapa yang akan tampil mewakili partainya masing-masing atau siapa yang akan menjadi presiden AS pasca Bush November nanti, tapi bagaimana jika sistem itu dilakukan Indonesia. Pastinya konsekuensinya anggaran pemilunya lebih besar dibanding sekarang, tapi alasan anggaran bisa saja diatasi kalau saja mekanisme pilpres dapat disatukan dengan pemilihan Kepala Daerah, tentu lebih hemat bukan.

Model Konvensi memang pernah diprakarsai oleh Partai Golkar pada Pemilu 2004 dengan menseleksi bakal calon dari unsur internal partai maupun di luar partai, perbedaannya kalau di Golkar mencari dukungan dari pengurus partai di daerah dan unsur organisasi kekaryaan partai.

Dengan metode seleksi konvensi ala AS menjadi pemanasan dan penggerak mesin partai untuk memikat hati konstituennya. Tapi dengan masih banyaknya partai di Indonesia menjadi kesulitan menerapkan dalam sebuah sistem pemilihan Presiden sehingga dibutuhkan penyederhaan jumlah partai di Indonesia.

Menurunnya Indeks Pendidikan Indonesia

2008-01-07T05:59:00.000-08:00

Baru-baru ini Indeks Pendidikan Indonesia atau EDI (Education Development Index) menurun yang dilaporkan oleh EFA (Education for All) dan dipublikasikan pada November 2007 lalu. Posisi Indonesia berada dalam kategori sedang bersama 53 negara lainnya. Dengan penilaian pada kategori angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan siswa hingga kelas 5 sekolah dasar. Peringkat Indonesia melorot dari 58 pada tahun sebelumnya menjadi 62 , Malaysia setingkat di atas kita yang tahun sebelumnya sempat berada di bawah Indonesia.

Dari kategori penilaian tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia masih sedikit lebih baik di antara negara-negara se kawasan seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Mungkin saja tahun ke depan Myanmar dan Kamboja akan melampaui angka pencapaian Negara kita, ini ditunjukkan peningkatan total indeks pendidikan setiap tahunnya. Olehnya itu patut menjadi perhatian bahwa jatuhnya peringkat indeks Indonesia dari tahun sebelumnya berarti kuantitas angka partisipasi pendidikan dasar menurun belum lagi kalau berbicara kualitas.

Bagaimana komentar anda.

Inflasi 2008, 2009, dan 2010

2008-01-07T05:56:00.000-08:00

Menanggapi target inflasi yang ditetapkan pemerintah yang ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 1 tahun 2008 tentang sasaran inflasi 2008,2009, dan 2010, di mana laju inflasi tahun 2008 adalah 5 persen plus minus 1, inflasi 2009 ditarget 4,5 persen plus minus 1, dan di 2010 ditetapkan 4 persen plus minus 1. Dengan adanya sasaran tersebut diharapkan inflasi dapat dikendalikan baik dari sisi suplai maupun moneter, sehingga dibutuhkan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia.
Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, faktor ekspektasi inflasi bisa terjadi karena berbagai sebab, misalnya tidak ada stok beras di pasar. Hal itu perlu dicermati serius karena di setiap tingkatan rantai distribusi sangat terpengaruh oleh ekspektasi inflasi itu, mulai dari distributor hingga pengecer. “Dalam hal ini yang bermain adalah efek psikologis, sementara logika permintaan dan penawaran sudah tidak berlaku lagi,” ujarnya (Kompas, 4/1/2008).
Masalahnya sekarang bahwa inflasi sering terjadi akibat pasokan barang yang jarang tersedia di pasar, baik itu karena ulah penimbun maupun karena kurangnya produksi.

Ekonomi Indonesia di tahun 2008; inflasi menyambut kita

2008-01-07T05:55:00.000-08:00

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2008 tentu tidak lepas dari kondisi perekonomian internasional. Melonjaknya harga minyak dunia hingga menyentuh 100,7 dollar AS per barrel memicu meningkatnya inflasi di Indonesia terutama di triwulan pertama tahun 2008. Menurut Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo (Kompas, 7/1/2008) setiap kenaikan harga BBM industri 10 persen, maka ada potensi tambahan inflasi 0,2-0,3 persen yang bisa terealisasi dalam 2-3 bulan. Itu sangat tergantung pada kebijakan harga BBM industri. Kalau kondisi itu terus berlangsung selama sebulan, kemungkinan akan memberi tekanan pada inflasi. Ini dimungkinkan terjadi melalui kenaikan harga BBM industri dan harga komoditas lain.

Inflasi menjadi topik penting dibahas karena menyangkut kehidupan orang banyak dan mengganggu stabilitas ekonomi makro kita . Walaupun menurut M Ikhsan Modjo (Kompas, 7/1/2008) masih belum terasanya dampak kenaikan harga minyak pada perekonomian domestik saat ini disebabkan dua faktor yaitu pertama, relatif terinsulasinya konsumsi rumah tangga berkat subsidi BBM. Faktor kedua adalah adanya efek keterlambatan (lag effect) transmisi harga dari tingkatan harga minyak mentah di pasar dunia ke harga eceran di tingkat konsumen.

Tapi kenaikan harga minyak dunia tidak akan menaikkan minyak yang dikonsumsi oleh rumah tangga dengan konsekuensi beban subsidi makin bertambah. Ini membutuhkan kehati-hatian pengelola fiskal agar pengeluaran itu terserap dalam APBN. Namun dengan harga BBM industri naik otomatis akan memicu kenaikan harga produk di pasaran yang membebani konsumen.

Apalagi Negara kita bukan lagi net exporter, seperti yang dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa produksi minyak terus menurun dan jauh di bawah sasaran APBN sehingga akan terbebani dengan mahalnya harga impor minyak.

Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita jika masalah domestik terus menerus seperti ini, apa solusinya, komentar anda.

RUU Pemilu tidak banyak berubah

2008-01-07T05:53:00.000-08:00

Setelah Undang-Undang Partai Politik ditetapkan, kini Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditargetkan selesai dibahas Januari 2008. Dari catatan Kompas, materi yang masih alot dibahas dalam forum lobi, antara lain, adalah soal sistem pemilu yang berkaitan dengan daerah pemilihan, jumlah kursi setiap daerah pemilihan, jumlah kursi setiap daerah pemilihan, penentuan calon terpilih, dan sisa suara terkait ambang batas suara (parliamentary threshold atau electoral threshold).

Tadinya perdebatan yang vital terjadi pada pasal yang mengatur sistem pemilihan yang bersifat proporsional terbuka murni dan sistem proporsional terbuka terbatas. Pada pemilu 2004 sistem yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka terbatas yang menentukan calon terpilih menjadi anggota DPR dan DPRD berdasarkan nomor urut, sedangkan dengan sistem proporsional terbuka murni didasarkan pada peringkat calon yang mendapat suara terbanyak bukan menurut nomor urut.

Menurut anggota Pansus RUU Pemilu Agus Purnomo (Kompas, 7/1/2008) bahwa soal penetapan calon terpilih tak sealot sebelumnya. Menurutnya intensitas perbedaan menurun sebab tinggal dua fraksi yang mempertahankan proporsional terbuka murni. Sedangkan Saifullah Ma’shum (anggota Pansus RUU Pemilu) memprediksi sistem proporsional terbuka terbatas bakal dipilih.

Jika demikian hasilnya berarti banyak yang belum berubah dari sistem pemilu kita yang akan diterapkan pada tahun 2009 nanti, tetap saja nomor urut yang menentukan setiap calon anggota DPR dan DPRD yang akan duduk di legislatif mewakili rakyat. Pertarungannya bukan di siapa yang paling berpengaruh di masyarakat tetapi perhitungannya siapa yang lebih berpengaruh dengan penentu daftar nomor urut calon di pengurus pusat partainya. Bisa saja calon yang memiliki suara terbanyak yang lebih populer dan kredibel tidak duduk di legislatif. Partai-partai politik besar sepertinya tidak siap dengan calonnya berkompetisi di masyarakat. Undang-Undang pemilu nanti adalah produk dari anggota DPR sekarang yang masih berkeras mempertahankan sistem lama yang menguntungkan mereka.

Bagaimana pendapat anda, dimohon komentarnya.